Jakarta, PilarSultra.com — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas oknum aparat yang diduga melindungi kegiatan tambang ilegal dan penyelundupan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025). Kepala Negara mengungkapkan adanya laporan keterlibatan sejumlah oknum dari berbagai instansi, termasuk TNI dan Polri, dalam aktivitas ilegal tersebut.
“Dari TNI melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi. Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa perlindungan terhadap kegiatan ilegal merupakan pelanggaran serius yang merugikan perekonomian negara. Menurutnya, kebocoran kekayaan sumber daya alam Indonesia masih terjadi dalam skala besar, mulai dari pembalakan liar, penambangan ilegal, hingga penyelundupan.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah telah mengerahkan TNI dan Polri untuk menertibkan praktik-praktik tersebut. Namun, masih terdapat pihak-pihak yang tidak menghormati hukum dan tetap menjalankan kegiatan ilegal.
“Kami sudah kerahkan TNI/Polri, kerahkan kekuatan, masih saja ada pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia,” kata Presiden.
Sebelumnya, pada Oktober 2025, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa total kerugian negara akibat aktivitas tambang timah ilegal di kawasan PT Timah, Kepulauan Bangka Belitung, mencapai sekitar Rp300 triliun. Kerugian tersebut berasal dari aktivitas enam perusahaan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Bisa dibayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total Rp300 triliun,” ujar Prabowo dalam keterangan pers di Bangka Belitung pada 8 Oktober 2025.
Presiden meyakini bahwa langkah tegas penegakan hukum akan mampu menyelamatkan potensi kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah ke depan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas seluruh bentuk penyelundupan dan kegiatan ilegal tanpa pandang bulu.
“Kami tegakkan dan kami tidak peduli siapa-siapa yang ada di sini,” tegas Prabowo.
