Sedangkan dua tersangka dari pihak swasta adalah Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.
Awalnya, penyidik KPK mendapat informasi adanya penyerahan uang oleh seorang pengusaha swasta Sugeng Wahyudi kepada Yulianti sebesar Rp1 miliar di dalam kardus coklat, pada 3 Oktober 2024. Kabarnya instruksi diberikan langsung Kadis PUPR Solhan kepada Wahyudi untuk penyerahan dilakukan di sebuah rumah makan.
Berdasarkan informasi yang diterima KPK, uang yang diserahkan Wahyudi tersebut adalah bagian dari fee proyek sebesar 5% yang akan disetor kepada Gubernur Sahbirin.
Usai menerima uang, Yulianti bersama supirnya mengantarkan uang tersebut ke Kantor Dinas PUPR Kalimantan Selatan. Uang diserahkan Yulianti kepada supir Solhan, berinisial BYG.
Supir Solhan tersebut kemudian mendapat instruksi untuk membawa uang ke Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam, Ahmad yang memang berperan sebagai pengepul uang fee untuk Sahbirin.
Usai rangkaian transaksi tersebut, KPK mulai menangkap dan memeriksa orang-orang yang terlibat dalam penyerahan uang korupsi tersebut. Proses ini berlangsung mulai pukul 06.30 hingga 21.00 WITA di Polres Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Penyidik memeriksa Solhan, Yulianti, Wahyudi, Andi, dan Ahmad. Selain itu, mereka juga membawa dan memeriksa supir Yulianto berinisial MHD, supir Solhan berinisial BYG, dan seorang staf Cipta Karya PUPR Kalsel berinisial ARS.
Pemeriksaan semakin meluas berdasarkan keterangan dari para saksi awal. Penyidik KPK kemudian menangkap dan memeriksa Agustya Febry Andrean yang menjadi Plt Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan; istri Febry berinsial DWI; kepala Baznas Kalsel berinisial IRH; seorang swasta berinisial FRI; dan beberapa nama lainnya. Totalnya sebanyak 17 orang.
Dari pemeriksaan dan penangkapan tersebut, penyidik telah membawa enam tersangka ke Jakarta untuk menjalani masa penahanan pada penyidikan. Penyidik tercatat belum menangkap dan menahan Gubernur Sahbirin. (Bloombergyechnoz/ps)
