PILARSULTRA.COM, Jakarta — Panitia Kerja UU Pilkada antara Baleg DPR, pemerintah dan DPD menyepakati untuk tetap mengikuti tafsir Mahkamah Agung (MA) soal batas usia pencalonan di Pilkada 2024.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat panja pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR, Rabu (21/8/2024).
“Setuju ya ikut (putusan MA),” ujar pimpinan Panja RUU Pilkada, Mochamad Baidowi saat mengambil keputusan.
Pembahasan tersebut berkaitan dengan perubahan terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah. DIM berkaitan usia bernomor 72 dalam DIM yang disampaikan pemerintah. Selanjutna, dalam kesepakatan yang diambil panja, disepakati penafsiran MA yang digunakan.
“Disetujui Panja dengan rumusan berusia paling rendah 30 tahun untuk cagub, 25 tahun untuk cabup-cawabup terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih,” tulis hasil kesepakatan yang dituangkan dalam laporan panja disepakati pukul 11.30 WIB.
Fraksi PDIP yang diwakili Panda Nababan melakukan protes dalam kesepakatan tersebut. Hal ini lantaran Baidowi mengambil keputusan dengan mengklaim sudah didukung mayoritas fraksi.
“Setuju apa, apakah ini sudah diambil suara dari masing-masing fraksi di sini?” ujar Panda.
“Kan sudah kelihatan dari tadi,” jawab Baidowi.
“Lanjut,” ujar dia mengabaikan interupsi lanjutan dari PDIP.
Hingga saat ini rapat panja masih berlangsung untuk membahas perubahan terhadap DIM-DIM selanjutnya.
Seperti diketahui MK telah mengeluarkan putusan bahwa syarat usia pencalonan Pilkada 2024 dihitung berdasarkan saat pendaftaran, bukan saat ditetapkan sebagai pasangan terpilih. MK mengingatkan pilkada berpotensi tidak sah jika tidak mengikuti aturan tersebut. (Bloombergtechnoz/ps)
