PILARSULTRA.COM, Kendari — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tidak menggunakan APBD untuk membangun mega proyek yang kurang bermanfaat bagi masyarakat di Kota Lulo, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Ketua DPRD Kota Kendari La Ode Muhammad Inarto di Kendari, Senin, mengatakan APBD dan pinjaman dana pusat sebaiknya diperuntukkan untuk membangun fasilitas ataupun membantu masyarakat program yang lebih nyata dirasakan warga.
Menurut dia, penataan kota, penanganan banjir, hingga perbaikan tempat wisata dan fasilitas publik yang dipaparkan saat ekspose 100 hari kerja pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dan Sudirman, diapresiasi DPRD karena lebih memporsikan anggaran untuk pembangunan di masyarakat ketimbang membangun proyek yang boros anggaran.
“Jadi anggaran semua ini jangan dilarikan membangun ke mega-mega proyek karena masyarakat cuman butuh mereka nyaman, ada tempat wisata dan ruang publik,” kata Inarto dilansir Antara.
Inarto meminta Pemkot Kendari harus lebih jeli melihat kebutuhan masyarakat sesuai postur APBD yang dimilik Kota Kendari sebesar Rp1,64 triliun.
Menurut dia, dengan postur anggaran seperti itu, pihaknya meminta pemerintah menggunakan untuk mengerjakan jalan-jalan rusak, pemberdayaan UMKM, penanganan sampah, hingga pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.
“Kami sudah menyarankan ke wali kota, membangun kota Kendari ini tidak usah megah-megah, hal hal sederhana saja, rapikan yang sudah ada, kalau ada jalan-jalan yang menghubungkan daerah diutamakan, dan harapan kami tata lah kota ini sampai maksimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan realisasiAPBD yang digunakan dari pendapatan sebesar Rp525,72 miliar dan belanja pegawai 367 miliar. Namun, yang menjadi tugas Pemkot Kendari saat ini, yakni membayar utang karena defisit silpa dan dana PEN yang dipinjam pemerintahan sebelumnya yang mencapai Rp542,81 miliar.
Inarto juga mengapresiasi langkah Pemkot yang sudah membayar utang sebesar Rp88 miliar. Salah satu prioritas pembayaran utang pinjaman dana PEN yang menjadi tanggung jawab Pemkot Kendari saat ini.
“Kami berharap utang-utang pihak ketiga ini bisa terselesaikan, secara sederhana kalau jumlahnya 500 miliar, kalau bisa dilunasi setiap tahunnya 100-150 miliar, dengan pola dan penganggaran yang baik,” ujar Inarto.
Ia menyarankan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan perbaikan fasilitas tempat wisata dan sumber-sumber lain yang bisa meningkatkan pendapatan daerah ini.
Meskipun begitu, DPRD menyarankan pemerintah kota setempat juga tetap transparan dalam realisasi anggaran sehingga bisa mengontrol kinerja pemerintah tanpa ada yang ditutupi.
“Persoalan utang ini tinggal bagaimana menyikapinya, apakah besok kita akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) atau mencari cara lain,” ujar Inarto. (Ant)
