PILARSULTRA.COM, Jakarta — Rencana pengetatan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 batal terlaksana. Namun pendaftaran QR Code MyPertamina di terus di pacu melalui subsiditepat.mypertamina.id.
Rencana pembatasan penjualan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar ditunda. Kebijakan pembatasan tersebut akan diserahkan ke pemerintahan baru mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kontan melaporkan (25/9), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bilang, wacana kebijakan pengetatan BBM bersubsidi masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Sebab aturan BBM bersubsidi ini masih digodok supaya ketika dikeluarkan aturannya bisa mencerminkan keadilan.
Keadilan yang dimaksudkan Bahlil dengan target penjualan BBM bersubsidi tepat sasaran. “Feeling saya sih belum akan diterapkan (1 Oktober 202),” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (20/9).
Ia bilang, formulasi kebijakan pengetatan BBM bersubsidi harus tepat sasaran ke petani dan nelayan. “Nah, karena itu sekarang kita lagi godok,” ucap Bahlil.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, kuota BBM Subsidi akan dijaga agar distribusinya berjalan baik dan tepat sasaran.
Pertamina di tahun lalu menjaga penyaluran BBM bersubsidi di bawah kuota yang ditetapkan pemerintah dengan cara digitalisasi, termasuk mewajibkan penggunaan QR code untuk pembelian solar.
“Tahun ini kita juga dorong QR code untuk Pertalite. Kita harapkan bisa lebih optimal lagi penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran sehingga kita bisa jaga kuota,” kata Fadjar saat dihubungi KONTAN, Jumat (20/9).
Fadjar tak memberikan detail angka kuota penyaluran BBM bersubsidi. Atau, apakah stoknya akan cukup setelah kabar pengetatan BBM bersubsidi ditunda.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, penyaluran BBM sejauh ini dinikmati oleh masyarakat umum, termasuk kalangan yang mampu membeli BBM lebih tinggi. “Karena itu, nanti akan ada penyaluran BBM tepat sasaran. Jadi lebih kepada pemberian akses kepada masyarakat yang tidak mampu bisa membeli BBM bersubsidi,” kata Eddy (20/9). [Kontan/ps]