PILARSULTRA.COM — Peluang putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep semakin terbuka untuk mendaftar sebagai calon pada Pilkada 2024 tingkat provinsi. Hal ini menyusul Komisi Pemilihan Umum berencana merevisi PKPU nomor 9 tahun 2024 tentang Pilkada, sebelum akhir Juni ini.
“Kami berharap dapat segera diundangkan, karena tanggal 30 Juni sampai 2 Juli KPU akan mengadakan bimbingan teknis kepada KPU provinsi seluruh Indonesia mengenai pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).
Revisi dilakukan termasuk untuk menyesuaikan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah pasal batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur pada PKPU Pilkada.
Sebelumnya, Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung, Yulius bersama dua hakim agung yaitu Cerah Bangun dan Yodi Martono mengubah frasa pada Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU tentang Pilkada.
Pada aturan sebelumnya, KPU menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia di atas 30 tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada. Berdasarkan jadwal, KPU akan membuka pendaftaran calon peserta Pilkada pada 27-29 Agustus 2024.
Sedangkan, Yulius cs mengubah pasal tersebut menjadi minimal berusia 30 tahun pada saat calon menang dan dilantik menjadi gubernur atau wakil gubernur. Berdasarkan perkiraan, pelantikan kepala daerah tingkat provinsi diprediksi sekitar Januari-Maret 2025.
Putusan MA ini kemudian dihubungkan dengan kepentingan politik putera bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Kaesang Pangarep yang dikabarkan akan menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta.
Sebelum putusan MA, Kaesang yang lahir pada 25 Desember 1994 dipastikan tak bisa maju pada Pilkada tingkat provinsi karena masih berusia 29 tahun 7 bulan saat pendaftaran di KPU.
Akan tetapi, kini, Kaesang bisa maju menjadi calon gubernur atau pun wakil gubernur karena sudah genap 30 tahun saat menang dan dilantik.
“Kami akan menyesuaikan dengan rumusan materi yang terdapat pada amar putusan Mahkamah Agung nomor 23 P/HUM/2024,” jelas dia.
Pada saat ini, KPU masih menunggu tanggapan atas konsultasi tertulis dari DPR dan pemerintah. Idham mengklaim para pembentuk undang-undang tersebut akan sepakat dengan Mahkamah Agung.
“DPR atau Komisi II dan pemerintah dalam hal ini Kemendagri itu dapat memahami dengan baik keberadaan atau posisi hukum dari putusan Mahkamah Agung nomor 23 P/HUM/2024,” ujar dia. (Bloombergtechnoz/tin)
