EDITORIAL, PILARSULTRA.COM — Jika benar pengadaan kapal ambulans laut baru dianggarkan sekarang, maka satu pertanyaan mendasar patut diajukan secara jujur: di mana negara hadir bagi warga Pulau Kabaena selama ini?
Bombana bukan daerah tanpa sumber daya. Kabupaten ini sejak awal dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah dari sektor pertambangan, kelautan, hingga potensi ekonomi strategis lainnya. Selama lebih dari dua dekade, kekayaan itu menjadi fondasi pembangunan daerah. Namun ironi muncul ketika, di usia 22 tahun Kabupaten Bombana, warga kepulauan masih harus mempertaruhkan nyawa menggunakan perahu tradisional saat membutuhkan rujukan medis darurat.
Bagi masyarakat daratan, ambulans adalah fasilitas dasar. Bagi warga Kabaena, ambulans laut seharusnya juga menjadi hak yang sama, bukan kemewahan yang datang setelah penantian panjang.
Meski kekayaan alam Bombana melimpah dan selama ini dieksploitasi, warga Pulau Kabaena tidak pernah menuntut kemewahan. Mereka tidak meminta gedung megah, proyek besar, atau fasilitas berlebihan. Yang mereka butuhkan hanyalah fasilitas dasar untuk menyelamatkan nyawa. Pertanyaannya kemudian sederhana, namun menggugah nurani: begitu sulitkah menghadirkan keadilan dasar bagi warga kepulauan?
Video viral tentang pasien rujukan dari Pulau Kabaena yang diangkut tanpa perlindungan layak sejatinya bukan sekadar potret satu peristiwa. Ia adalah akumulasi dari kebijakan yang lama tertunda. Ketika hari ini pengadaan kapal ambulans mulai direncanakan, publik justru bertanya: mengapa kebijakan sepenting ini baru hadir sekarang?
Selama 22 tahun, warga kepulauan hidup berdampingan dengan risiko cuaca laut yang tidak menentu, keterbatasan fasilitas kesehatan serta sistem rujukan yang kerap tidak manusiawi.
Jika hari ini anggaran baru disusun, maka harus diakui secara objektif bahwa ada ketimpangan prioritas pembangunan yang berlangsung lama. Pertanyaan besarnya sederhana namun menggugah: ke mana manfaat kekayaan alam Bombana selama ini bermuara?
Mengapa urusan paling mendasar menyelamatkan nyawa manusia harus menunggu tekanan publik dan sorotan media?
Editorial ini tidak menafikan langkah perbaikan yang kini mulai dilakukan. Upaya tersebut patut dicatat sebagai kemajuan. Namun perlu ditegaskan, kehadiran negara tidak boleh bersifat reaktif, apalagi menunggu tragedi menjadi viral.
Pembangunan sejati tidak diukur dari besarnya investasi atau angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari seberapa cepat negara hadir ketika warganya berada dalam kondisi paling rentan.
Pulau Kabaena tidak menuntut perlakuan istimewa. Mereka hanya menagih keadilan yang selama ini tertunda.
Dan pada titik inilah, pembangunan Bombana diuji:apakah kekayaan alam sekadar menjadi angka dalam laporan, atau benar-benar kembali sebagai keselamatan dan martabat manusia.
Kini, publik Pulau Kabaena hanya berharap satu hal sederhana: agar penganggaran kapal ambulans laut pada tahun 2026, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya dan dianggarkan pada masa kepemimpinan Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, benar-benar terwujud dan tidak berhenti sebagai rencana di atas kertas. Harapan itu bukan tuntutan politik, melainkan harapan kemanusiaan agar negara akhirnya hadir secara nyata, dan penantian panjang warga kepulauan tidak kembali terulang. (red)
