EDITORIAL, PILARSULTRA.COM — Tahun 2025 menjadi tahun konsolidasi bagi kepemimpinan ASR–Hugua di Sulawesi Tenggara. Stabilitas ekonomi makro meski tampak relatif terjaga, inflasi terkendali, dan ritme pemerintahan berjalan tanpa gejolak besar, namun dalam politik dan pemerintahan; stabilitas bukanlah prestasi akhir, melainkan hanya titik awal.
Di penghujung 2025, pertanyaan publik mulai bergeser: bukan lagi apakah ekonomi Sultra aman, tetapi ke mana arah ekonomi ini dibawa?
Sejumlah pengamat dan kelompok masyarakat sipil menilai bahwa sepanjang 2025, kepemimpinan ASR–Hugua lebih banyak menunjukkan seremonialitas dibanding keberanian terobosan yang berimplikasi nyata bagi masyarakat. Visi dan misi pembangunan daerah telah tersusun rapi dalam dokumen perencanaan, namun di lapangan, masyarakat masih kesulitan menunjuk kebijakan konkret yang benar-benar menjadi “penanda” era ASR–Hugua.
Kasus di sektor pertanian menjadi cermin paling jujur. Di Bombana dan daerah sentra produksi lainnya, menurut beberapa sumber pola penjualan gabah petani kembali ke mekanisme lama. Harga batas yang sempat memberi harapan hanya bertahan singkat, selebihnya pasar kembali dikuasai rantai distribusi tradisional. Situasi ini memperlihatkan bahwa tanpa intervensi struktural di tingkat daerah, kebijakan apa pun mudah kehilangan daya tahan.
Di sinilah kritik publik menemukan pijakannya. Stabilitas angka tidak otomatis berarti perbaikan nasib. UMKM masih menunggu akses pasar yang nyata, nelayan masih menjual hasil laut tanpa nilai tambah, dan petani masih bergulat dengan persoalan harga.
Memasuki 2026, ruang toleransi publik akan semakin menyempit. Tahun depan bukan lagi masa adaptasi, melainkan tahun pembuktian. Publik akan menagih: di mana program unggulan ASR–Hugua yang benar-benar mengubah cara lama? Di mana kebijakan yang meninggalkan jejak, bukan sekadar jejak administrasi?
2026 seharusnya menjadi momentum akselerasi. Program digitalisasi pertanian, penguatan rantai pasok, hilirisasi sektor unggulan, dan penciptaan nilai tambah ekonomi lokal harus bergerak dari wacana ke eksekusi. Jika tidak, maka kepemimpinan ASR–Hugua berisiko dikenang sebagai pemerintahan yang rapi dalam perencanaan, namun lambat dalam tindakan.
Janji Infrastruktur: Poros Andoolo dan Ujian Konsistensi
Selain sektor ekonomi, refleksi kepemimpinan ASR–Hugua sepanjang 2025 juga tidak bisa dilepaskan dari janji-janji infrastruktur, khususnya di Kabupaten Konawe Selatan. Salah satu yang paling sering diingat publik adalah komitmen ASR untuk memperbaiki jalan poros Andoolo, jalur strategis yang menjadi urat nadi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat Konsel.
Memasuki akhir 2025, janji tersebut belum sepenuhnya terjawab di lapangan. Kondisi jalan poros Andoolo yang masih menjadi keluhan warga membuat masyarakat mulai mempertanyakan kepastian realisasi, bukan lagi sekadar niat baik. Pertanyaan publik pun sederhana namun krusial: kapan janji itu diwujudkan?
Bagi masyarakat Konawe Selatan, infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan prasyarat keadilan pembangunan. Jalan menentukan akses pasar petani, distribusi barang, biaya logistik, hingga keselamatan warga. Ketika janji perbaikan belum terwujud, yang tergerus bukan hanya kenyamanan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan.
Dalam konteks refleksi 2025, poros Andoolo menjadi simbol penting: janji yang belum selesai. Dan memasuki 2026, simbol ini akan berubah menjadi ujian konsistensi. Publik tidak lagi menilai dari banyaknya pernyataan, melainkan dari kemampuan pemerintah menuntaskan komitmen yang pernah diucapkan sendiri.
Jika 2025 adalah tahun konsolidasi, maka 2026 harus menjadi tahun pembuktian, termasuk menuntaskan janji infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Sejarah daerah tidak ditentukan oleh niat baik, tetapi oleh keputusan berani dan pembuktian karya nyata. Dan 2026 akan menjadi tahun ketika ASR–Hugua tidak lagi dinilai dari janji, melainkan dari hasil.(redaksi)
