PILARSULTRA.COM, Kendari — Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., meninjau dua lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Kendari, Senin (29/9/2025). Lokasi yang dikunjungi yakni dapur SPPG di Makosat Brimob Polda Sultra dan Rumah Dapur SPPG Tunggala, Kecamatan Wua-Wua.
Dalam kunjungannya, Hugua didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra serta pejabat terkait. Ia menegaskan, program MBG bukan sekadar penyediaan makanan bergizi, melainkan juga motor penggerak ekonomi.
“Program MBG ini wajib kita sukseskan. Jangan hanya dilihat dari aspek gizi, tapi juga dari aspek ekonomi. Dana Rp107 triliun yang beredar tahun ini, ke depan bisa naik hingga Rp350 triliun. Itu akan membangkitkan petani, nelayan, industri kreatif, hingga koperasi,” ujar Hugua.
Lebih jauh Hugua menilai manfaat MBG langsung terlihat pada anak-anak penderita stunting. Dengan asupan bergizi selama tujuh hari, perubahan positif dapat dirasakan.
“Bayangkan, anak-anak kurang gizi bisa tumbuh menjadi generasi hebat, calon pemimpin bangsa, bahkan pengusaha besar. Inilah kebesaran MBG, sebuah revolusi peradaban,” paparnya.
Selain itu Wagub juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Menurutnya, standar kapasitas dapur berbeda-beda, namun prinsip higienitas, keamanan pangan, dan mutu gizi harus tetap sama.
“Semua dapur MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS),” tegasnya.
Ditempat yang sama Hugua juga menyinggung surat edaran Gubernur Sultra sebagai pedoman koordinasi lintas sektor. Ia juga merespons kasus keracunan di Buton dengan menyebutnya sebagai pembelajaran agar pengawasan lebih ketat.
Apresiasi untuk Dapur MBG di Kendari
Hugua mengapresiasi dapur MBG di Makosat Brimob yang dinilainya ideal, serta dapur Tunggala yang meski dikelola swasta murni, tetap sesuai standar operasional.
“Ini bukti keterlibatan swasta juga bisa mendukung suksesnya program MBG,” katanya.
Menutup kunjungannya, Hugua menegaskan komitmen Pemprov Sultra mengawal program prioritas nasional ini. “Ini bukan sekadar teori atau surat edaran. Hari ini saya turun langsung memastikan kenyataan di lapangan. Saya yakin dengan koordinasi yang baik, hasil nyata akan terlihat pada 2026,” pungkasnya. (ikp/ps)
