PILARSULTRA.COM, Kendari — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah serta optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kegiatan ini digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (8/9/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, dengan menghadirkan sejumlah pejabat tinggi negara, diantaranya Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Abdul Muhaimin Iskandar, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, serta Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Dr. Drs. Imran.
Dari lingkup Pemprov Sultra, kegiatan ini diikuti Sekretaris Daerah Sultra bersama Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Disperindag, perwakilan Inspektorat, BPS, serta OPD teknis terkait lainnya.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menyampaikan tiga poin utama, yakni situasi terkini yang harus disikapi kepala daerah dengan kebijakan inovatif, percepatan penanganan kemiskinan, serta pengendalian inflasi. Ia mengapresiasi capaian pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi nasional yang turun dari 2,37% menjadi 2,31%.
“Inflasi kita terjaga dengan baik, bahkan menurun. Ini pencapaian luar biasa dan perlu dipertahankan,” tegas Tito.
Mendagri juga menekankan langkah konkret yang perlu dilakukan kepala daerah, seperti rutin menggelar rapat Forkopimda, aktif menyambangi tokoh masyarakat, menggencarkan pasar murah dan bansos, menunda kegiatan seremonial yang berpotensi boros, hingga mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling).
Selain itu, Kemendagri menyoroti dukungan program 3 juta rumah sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil. Dukungan diwujudkan melalui pembangunan rusunawa, rumah subsidi, hingga relokasi warga dari kawasan tidak layak huni.
Data inflasi nasional per Agustus 2025 tercatat 2,31% (year on year), turun dari 3,27% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara bulanan, inflasi terpantau –0,08% (month to month). Komoditas penyumbang inflasi antara lain beras, cabai merah, rokok kretek filter, bawang merah, dan emas perhiasan. Sementara penyumbang deflasi yakni daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, serta tarif angkutan udara.
Rakor juga menyoroti dinamika sosial, di mana sejak 25 Agustus 2025 tercatat 228 aksi unjuk rasa di 35 provinsi, dengan 42 kabupaten/kota mengalami potensi anarkis.
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyebut jumlah penduduk miskin di 2025 mencapai 23,85 juta jiwa, dengan 2,38 juta diantaranya miskin ekstrem. Untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 5% pada 2029, rata-rata penurunan harus 0,86% per tahun.
Sementara itu, BPS menyampaikan garis kemiskinan terus meningkat seiring kenaikan harga pangan, sehingga perlindungan sosial harus diperkuat. BULOG melaporkan stok beras nasional mencapai 3,9 juta ton, cukup hingga akhir 2025 untuk menjaga stabilitas harga. (IKP/Ps)
