PILARSULTRA.COM, Kendari — Organisasi Masyarakat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Ormas MKGR) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno diperluas di Kendari, Sabtu (23/8/2025).
Dalam forum tersebut, seluruh 17 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten/Kota secara bulat sepakat mengusung Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum sebagai Calon Ketua Umum MKGR periode 2025–2030 pada Musyawarah Besar (Mubes) yang dijadwalkan akhir Agustus di Jakarta.
Ketua DPD Ormas MKGR Sultra, Aksan Jaya Putra, B.Bus, menegaskan bahwa keputusan ini lahir dari konsolidasi yang solid.
“Sesuai hasil Rakor dan Rapat Pleno diperluas yang dihadiri seluruh DPC di Sultra, secara bulat kami mengusung Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum sebagai Calon Ketua Umum MKGR untuk periode 2025–2030,” kata Aksan.
Menurutnya, figur Adies Kadir dinilai mampu membawa Ormas MKGR tetap relevan dengan dinamika politik nasional serta memperkuat peran organisasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Tentang Ormas MKGR
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) merupakan salah satu ormas tertua di Indonesia yang lahir pada 23 Januari 1960 di Jakarta. Organisasi ini didirikan oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain Mayjen TNI (Purn) Suhardiman. Sejak awal, MKGR berperan sebagai wadah kebersamaan dengan semangat gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan yang menjadi landasan perjuangan bangsa.
Dalam perjalanan sejarahnya, MKGR dikenal dekat dengan Golkar dan turut berkontribusi dalam pembangunan politik di Indonesia. Ormas ini konsisten menanamkan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, serta mengokohkan jaringan sosial hingga ke daerah.
Di Sulawesi Tenggara, MKGR aktif membangun konsolidasi hingga ke 17 kabupaten/kota dengan agenda kaderisasi, pembinaan masyarakat, serta mengawal isu-isu pembangunan daerah.
Momentum Politik
Mubes MKGR akhir Agustus 2025 dipandang sebagai momentum penting yang akan menentukan arah organisasi lima tahun ke depan. Dukungan penuh dari DPD Sultra kepada Adies Kadir mempertegas soliditas daerah dalam peta politik nasional organisasi tersebut. (bar)