Tahun ini, Indonesia merayakan usia kemerdekaan yang ke-80, sebuah usia yang, bagi bangsa, menandakan kedewasaan politik, kematangan pembangunan, dan keteguhan dalam mempertahankan kedaulatan. Delapan dekade perjalanan bukanlah waktu yang singkat. Kita telah melewati masa-masa sulit: penjajahan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, reformasi, hingga era digital yang mengubah wajah kehidupan sosial dan ekonomi bangsa.
Bagi masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra), usia 80 tahun kemerdekaan bukan hanya momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga kesempatan untuk menagih janji-janji pembangunan yang lebih merata, lebih berkeadilan, dan lebih berpihak kepada rakyat kecil. Harapan ini bukan sekadar wacana seremonial, melainkan kebutuhan yang lahir dari realitas sehari-hari.
Makna Kemerdekaan: Dari Seremonial ke Substansi
Kemerdekaan tidak hanya diukur dari upacara bendera yang khidmat atau parade budaya yang meriah. Makna sejati kemerdekaan terletak pada sejauh mana rakyat merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah. Jalan mulus yang menghubungkan desa-desa, layanan kesehatan yang cepat dan terjangkau, pendidikan yang membebaskan generasi muda dari keterbelakangan, hingga kesempatan kerja yang membuka jalan keluar dari kemiskinan, inilah wujud nyata kemerdekaan di mata masyarakat.
Sultra memiliki kekayaan alam yang luar biasa: nikel, aspal, laut yang kaya ikan, serta pariwisata bahari kelas dunia. Namun, kekayaan ini belum sepenuhnya menjadi mesin penggerak kesejahteraan bagi seluruh warga. Di sinilah, pemerintah provinsi memegang peran kunci: memastikan bahwa potensi daerah diolah bukan hanya untuk keuntungan investor, tetapi juga untuk kemakmuran rakyat.
Harapan Masyarakat Sultra kepada Pemerintah Provinsi
Dalam momentum kemerdekaan ke-80 ini, redaksi telah merangkum harapan masyarakat Sultra dari berbagai lapisan pada periode tiga bulan terakhir, kepada pemerintah provinsi dalam beberapa poin strategis, antara lain:
- Pemerataan Infrastruktur
Jalan, jembatan, listrik, dan internet bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan dasar. Wilayah pedalaman dan kepulauan perlu mendapatkan prioritas agar tidak tertinggal dari pusat pertumbuhan. - Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan
Izin tambang dan pengelolaan sumber daya harus disertai dengan program pemberdayaan masyarakat lokal serta menjaga kelestarian lingkungan. - Penguatan Pendidikan dan Kesehatan
Memastikan semua anak Sultra dapat mengenyam pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya, serta layanan kesehatan yang menjangkau desa-desa terpencil. - Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
UMKM, nelayan, dan petani harus menjadi pusat perhatian kebijakan ekonomi daerah, bukan sekadar pelengkap pembangunan. - Transparansi dan Anti-Korupsi
Kemerdekaan yang sejati tidak akan tercapai jika anggaran publik bocor karena korupsi. Pemerintah provinsi harus memastikan tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Kemerdekaan sebagai Amanah
Usia 80 tahun kemerdekaan adalah tonggak penting untuk meneguhkan kembali amanah pendiri bangsa: bahwa kemerdekaan harus memerdekakan seluruh rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.
Bagi Sulawesi Tenggara, ini saatnya untuk melangkah dari sekadar potensi menjadi prestasi; dari janji menjadi bukti. Harapan masyarakat jelas: pemerintah provinsi tidak cukup hadir di panggung seremonial, tetapi harus hadir nyata di tengah kehidupan rakyat, setiap hari, sepanjang tahun.
Kemerdekaan telah kita raih 80 tahun lalu. Kini, tantangan kita adalah memastikan setiap warga Sultra dapat merasakannya. (red)
