PILARSULTRA.COM, Denpasar — Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menegaskan komitmen Sultra dalam mendukung percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sultra menjadi salah satu provinsi yang telah merampungkan seluruh regulasi pendukung, termasuk menyiapkan 328 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk memperkuat operasional.
Hal ini ditegaskan Gubernur Andi Sumangerukka menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digelar di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (8 Agustus 2025).
Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri para gubernur se-Indonesia beserta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie, Menteri Desa, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri PANRB. Turut mendampingi, beberapa wakil menteri dan pejabat tinggi terkait.
Dalam arahannya, Zulkifli Hasan menekankan pentingnya rapat serupa dilaksanakan bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke desa dan kelurahan, agar semangat pemberdayaan ekonomi melalui koperasi benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian memaparkan progres penyusunan regulasi, termasuk surat keputusan percepatan pembentukan koperasi merah putih. Ia mengapresiasi daerah yang telah merampungkan tahap regulasi.
Provinsi Sultra, di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka, menjadi salah satu daerah yang telah menyelesaikan seluruh regulasi, baik dalam bentuk surat keputusan gubernur maupun peraturan gubernur.
Sebagai bentuk dukungan operasional, Pemprov Sultra menyiapkan 232 tenaga P3K yang tersebar di berbagai dinas terkait, serta 96 tenaga P3K di 17 kabupaten/kota. Tenaga ini akan membantu memastikan koperasi merah putih dapat berjalan efektif di lapangan.
Koperasi Merah Putih menjadi salah satu program strategis nasional Kabinet Merah Putih untuk memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Dengan kesiapan regulasi dan sumber daya manusia yang dimiliki, Sultra diharapkan menjadi salah satu provinsi percontohan dalam pelaksanaan program ini. (IKP/Ps)
