PILARSULTRA.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Salah satu tersangka yang ditetapkan adalah Bupati Kolaka Timur periode 2024–2029, Abdul Azis (ABZ), yang ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) bersama empat tersangka lainnya. OTT dilakukan KPK secara serentak di tiga lokasi, yakni Sulawesi Tenggara, Makassar (Sulsel), dan Jakarta.
“Setelah melakukan pemeriksaan intensif dan menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup, KPK menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan lima orang sebagai tersangka,” ungkap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu dini hari (9/8/2025).
BACA JUGA
Lima Tersangka dalam Kasus Suap RSUD Koltim:
- Abdul Azis (ABZ) – Bupati Kolaka Timur 2024–2029
- Andi Lukman Hakim (ALH) – Penanggung Jawab Proyek dari Kemenkes
- Ageng Dermanto (AGD) – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek RSUD Koltim
- Deddy Karnady (DK) – Pihak swasta dari PT PCP
- Arif Rahman (AR) – Pihak swasta dari KSO PT PCP
Kasus ini terkait dengan proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur berstatus RS Kelas C dengan nilai kontrak sebesar Rp126,3 miliar, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). KPK menyesalkan penyalahgunaan program prioritas nasional yang seharusnya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Pembangunan RSUD ini memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan layanan kesehatan masyarakat. Namun, justru dijadikan ladang korupsi oleh pihak tertentu,” tegas Asep.
Seluruh tersangka telah ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari pertama, terhitung mulai Jumat (8/8/2025) hingga 27 Agustus 2025.
Penangkapan terhadap Abdul Azis dilakukan setelah yang bersangkutan mengikuti kegiatan Rakernas Partai NasDem. KPK menegaskan OTT ini merupakan bagian dari komitmen memberantas korupsi di sektor kesehatan yang menjadi salah satu program strategis nasional dan anggaran pembangunan daerah. (pan)
Tingginya biaya pemilu untuk konstituen membuat pejabat kita dipaksa untuk korupsi, mau gimana lagi