PILARSULTRA.COM, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat strategi percepatan pembangunan melalui evaluasi kinerja lintas perangkat daerah. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan Rapat Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Sultra, Sukanto Toding, di Hotel Kubah 9 Kendari, Senin (4/8/2025).
Dalam arahannya, Sukanto menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilihat sebagai alat strategis pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif.
“Anggaran bukan hanya untuk dipertanggungjawabkan secara akuntansi, tetapi harus menggoyang ekonomi, menghidupkan UMKM, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sukanto menyoroti tiga fungsi utama APBD: sebagai otorisasi, sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi, dan sebagai alat stabilisasi serta keadilan sosial. Ia menekankan agar realisasi anggaran tidak ditunda hingga akhir tahun, karena justru akan memperlambat perputaran ekonomi daerah.
“Kalau dana pemerintah masuk ke masyarakat lebih cepat, roda ekonomi berputar lebih baik. Sebaliknya, lambat cair, UMKM kesulitan,” ujarnya.
Dalam rapat ini, para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sekretaris perangkat daerah, dan perwakilan OPD dibagi dalam 10 kelompok kerja untuk melakukan desk verifikasi terhadap 25–30 proyek infrastruktur. Data yang terkumpul akan dirangkum dalam laporan capaian kinerja dan dibahas kembali dalam evaluasi semester pertama.
Kepala Bagian Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan, Nurbia, menyebut rapat ini penting karena monitoring infrastruktur tidak bisa dilakukan menyeluruh tanpa integrasi data lintas OPD.
“Kami ingin data yang kami terima benar-benar update agar laporan analisis kinerja pembangunan dapat disusun dengan akurat,” jelasnya.
Sukanto juga mengungkap tiga titik hambatan (bottleneck) yang mengganggu realisasi anggaran: keterlambatan pengajuan dokumen SPM di OPD, proses pengadaan barang dan jasa yang lamban, serta antrean pencairan di BPKAD. Ia menegaskan agar PPTK dan PPK menjadi garda depan percepatan realisasi tanpa harus menunggu arahan atasan.
“Jangan korelasikan tugas ini hanya dengan honor. Ini amanah negara dan tanggung jawab moral,” tegas Sukanto.
Ia menutup dengan menyerukan bahwa percepatan realisasi anggaran adalah bentuk pengabdian nyata.
“Ini jihad kita untuk kesejahteraan. Setiap rupiah yang dipercepat pencairannya akan menggoyang perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, dan menghidupkan UMKM. Laksanakan ini dengan tanggung jawab.”
Rapat ini turut dihadiri Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sultra, serta perwakilan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. (IKP/Ps)
