PILARSULTRA.COM, Kendari — Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di dua titik di Kota Kendari, yakni Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Gubernur Sultra, Kamis (31/7).
Dalam aksinya, massa AP2 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak hanya melakukan koordinasi dan supervisi, tetapi juga menindak tegas pelaku korupsi di sektor strategis seperti pertambangan, pendidikan, dan kesehatan.
La Ode Hasanuddin, selaku pembina AP2, menyoroti penggunaan anggaran pendidikan yang dinilainya belum sepenuhnya berpihak pada peserta didik.
“Anggaran pendidikan sudah cukup besar dan jika dikelola dengan baik, para siswa tidak perlu lagi dikenakan pungutan-pungutan yang membebani orang tua,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, massa aksi juga menuntut transparansi dan tata kelola bersih di sektor pertambangan dan kesehatan. Mereka meminta KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi di Sultra.
“Kami mendesak KPK untuk menindak koruptor di Sulawesi Tenggara. Jangan hanya datang ke Sultra mencari ular dan buaya,” ujar salah satu demonstran.
Aksi berlangsung tertib meskipun sempat diwarnai dengan pembakaran ban bekas di depan Kantor Gubernur Sultra. Aparat kepolisian tampak berjaga untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. (pan)
