PILARSULTRA.COM, Jakarta — Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, bersama sejumlah bupati dan wali kota se-Sultra, menggelar audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kamis malam (17/7/2025) di Wisma Mandiri II, Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas strategi percepatan penyediaan rumah layak huni di Sultra dalam rangka mengatasi backlog perumahan yang masih menjadi tantangan nasional.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan kondisi backlog perumahan di wilayahnya, dengan penekanan khusus pada masyarakat pesisir yang hingga kini masih banyak tinggal di rumah tak layak huni.
“Masyarakat pesisir harus memiliki rumah layak huni demi masa depan yang lebih baik, tidak sekadar memperbaiki fisik bangunan,” tegas Gubernur Andi.
CSR dan Perbankan Jadi Solusi Strategis
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa backlog nasional saat ini mencapai tiga juta unit rumah. Salah satu solusi utama yang ditawarkan adalah optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta, khususnya perusahaan tambang.
Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah perusahaan seperti Berau Coal, Harum Energi, dan Astra yang berhasil membangun ribuan unit rumah melalui program CSR tanpa mengandalkan APBN.
“Sultra memiliki banyak perusahaan tambang yang bisa berkontribusi melalui CSR untuk pembangunan rumah baru atau renovasi permukiman kumuh,” kata Maruarar.
Selain itu, Kementerian PUPR juga mendorong sinergi dengan perbankan, termasuk Bank BTN dan BP TAPERA, guna memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema KUR Perumahan dengan suku bunga hanya 5%.
Digitalisasi Lewat Platform Sikumbang
Pada kesempatan itu, BP TAPERA juga memperkenalkan platform digital Sikumbang (sikumbang.tapera.go.id), yang mempermudah proses pemilihan dan verifikasi rumah secara online.
“Developer mengunggah data rumah, bank memverifikasi, dan calon pembeli cukup unggah foto dan KTP,” jelas Heru Nugroho, perwakilan BP TAPERA.
Audiensi ini menjadi langkah strategis Pemprov Sultra bersama pemerintah pusat untuk mengakselerasi penyediaan rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat pesisir. Kolaborasi lintas sektor—pemerintah, swasta, dan perbankan—diharapkan mampu menekan angka backlog perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (adminpim/ps)
