PILARSULTRA.COM, Kendari — Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, di Kota Kendari, Rabu (16/7/2025).
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran pemerintah pusat, jajaran pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh tamu undangan yang turut mendukung suksesnya rakor tersebut.
“Reforma agraria merupakan kebijakan nasional yang mendasar dan strategis. Ini ditegaskan dalam TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 dan diperkuat dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria,” terang Sekda.
Ia menjelaskan, reforma agraria bertujuan menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil, melalui dua pendekatan utama: penataan aset dan penataan akses.
“Pemerintah Provinsi Sultra telah membentuk GTRA yang diketuai langsung oleh Gubernur. Tugasnya mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan seluruh program reforma agraria lintas sektor,” ujarnya.
Kerja-kerja GTRA, lanjut Sekda, difokuskan pada tiga aspek: Penataan struktur tanah agar berkeadilan dan Penyelesaian sengketa agraria, dan Peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Rakor ini adalah momen strategis untuk menyatukan langkah. Harapan kami, forum ini bukan hanya ajang evaluasi, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan reforma agraria di Sultra,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya menyegerakan penerbitan sertifikat untuk seluruh potensi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) yang telah dinyatakan clear and clean, baik melalui legalisasi aset maupun redistribusi tanah.
Dalam hal penataan akses, Pemprov Sultra mendorong pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan akses permodalan, bibit, pupuk, pelatihan teknologi, hingga dukungan pemasaran dan distribusi hasil produksi.
“Tentu harapan kami, ke depan GTRA dapat menjadi forum integratif lintas sektor dan terus menciptakan success stories sebagai bukti nyata keberhasilan reforma agraria di daerah,” jelas Sekda.
Secara khusus, Gubernur Sultra juga mengajak seluruh unsur Forkopimda untuk memberikan dukungan aktif dalam menyelesaikan konflik agraria yang masih berlangsung di berbagai wilayah.
“Keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada komitmen dan sinergi semua pemangku kepentingan. Mari kita jadikan forum ini sebagai sarana memperkuat kerja sama dan menciptakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Acara ini turut dihadiri anggota Forkopimda Provinsi Sultra, Kapolda Sultra, Danrem 143 Halu Oleo, Kajati Sultra (masing-masing atau yang mewakili), Kepala Kanwil BPN Provinsi Sultra, para Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sultra, serta perwakilan instansi terkait lainnya. (Setda/Ps)
