PILARSULTRA.COM, Kendari — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Sultra yang saat ini baru mencapai 66 persen dalam kategori mantap.
“Target infrastruktur difokuskan pada peningkatan kondisi jalan di Sultra yang saat ini masih 66 persen tergolong kategori mantap. Hingga tahun 2030 ditargetkan meningkat hingga 95 persen,” kata Gubernur ASR.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur saat memberikan penjelasan dalam Sidang Paripurna Penyerahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 kepada DPRD Provinsi Sultra, pada Selasa (15/7/2025).
“Ini bukan sekadar angka dalam dokumen, tapi target yang akan kami kejar dengan kerja nyata,” tegas ASR.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa RPJMD dan implementasinya akan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja kepala OPD dan seluruh perangkat daerah. Karena itu, ia menegaskan bahwa seluruh kepala OPD wajib hadir langsung dalam proses pembahasan bersama DPRD.
“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tapi peta jalan pembangunan Sultra lima tahun ke depan. Kepala OPD harus pahami langsung dan ikut bertanggung jawab,” ujarnya.
Beberapa pengamat memandang optimistis target tersebut. Salah satunya menyatakan: “Jika menilik rekam jejak dan kapasitasnya, ASR dikenal sebagai pemimpin yang berorientasi pada hasil konkret dan pembangunan yang merata. Jadi ia mampu merealisasikan target itu,” ujar seorang pengamat.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif untuk Sultra Maju
Penyerahan RPJMD ini menjadi langkah awal yang penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen ini akan menjadi pedoman strategis bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merancang program dan kegiatan pembangunan.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Pemprov Sultra dan DPRD, dan berharap agar proses pembahasan RPJMD dapat berjalan produktif dan transparan, dengan melibatkan masukan konstruktif dari seluruh anggota dewan demi menyusun kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sultra dan dihadiri oleh para Anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penyerahan RPJMD Sultra 2025–2029 ini menjadi fondasi utama dalam merancang masa depan Sulawesi Tenggara yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan. Penegasan Gubernur agar kepala OPD hadir langsung menandakan komitmen serius untuk menghadirkan tata kelola pembangunan yang akuntabel dan berbasis aspirasi publik. (bar)
