PILARSULTRA.COM, Kendari — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) pada Senin pagi. Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Dari lingkup Pemprov Sultra, rakor ini diikuti dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi, dengan kehadiran sejumlah pejabat strategis seperti Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian, Sekretaris Dinas ESDM, perwakilan BPS, Bulog, Inspektorat, dan beberapa OPD teknis lainnya.
Sultra Jadi Sorotan: Inflasi dan IPH Naik
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara menjadi salah satu provinsi yang mengalami tekanan inflasi cukup signifikan, bersama dengan Papua Selatan, Bali, Sulawesi Barat, DIY, dan NTB.
Daerah seperti Kabupaten Konawe dan Kolaka menjadi perhatian khusus karena mencatatkan inflasi tinggi, dengan angka Konawe mencapai 3,88 persen, melebihi rata-rata nasional.
Tak hanya itu, Kabupaten Buton Selatan tercatat sebagai daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Sultra, yakni sebesar 2,95 persen, didorong oleh melonjaknya harga beras dan bawang merah.
“Cek komoditasnya. Jika sudah berulang kali diingatkan tapi tetap tinggi, maka harus ada evaluasi kinerja dinas. Apakah masih mampu menangani ini atau tidak,” tegas Tomsi Tohir.
Komoditas Penyumbang Inflasi: Bawang, Cabai, dan Beras
Menurut laporan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, pada minggu kedua Juli 2025, 35 provinsi mengalami kenaikan IPH, dan hanya dua provinsi mengalami penurunan. Komoditas penyumbang utama inflasi nasional adalah cabai rawit, bawang merah, dan beras.
Data SP2KP per 11 Juli menunjukkan:
- Bawang merah naik di 260 daerah
- Cabai rawit naik di 250 daerah
- Beras naik di 178 daerah kabupaten/kota
Bantuan Pangan Dikawal Ketat, Penerima Judol Dicoret
Menariknya, dalam sesi terpisah, Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa penerima bantuan pangan yang terlibat judi online (judol) atau kegiatan radikal tidak diperbolehkan menerima bantuan.
“Jika ada penerima manfaat yang terlibat judol atau terorisme, segera coret dari daftar. Data harus valid,” tegas Rizal.
Bulog menyalurkan bantuan pangan 10 kg beras per KPM per bulan untuk Juni dan Juli 2025. Distribusi dilakukan dengan sistem pelacakan real-time, terintegrasi dengan mitra transporter, dan dikawal oleh aparat daerah.
Pengendalian inflasi bukan lagi sekadar laporan bulanan, tapi menyangkut stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Data dari Kemendagri dan BPS sudah menunjukkan arah peringatan: inflasi di Sultra nyata dan meningkat. OPD terkait di daerah perlu segera bergerak, mengecek stok, harga, dan memperkuat kerja lintas sektor.
Sementara itu, publik juga perlu diberi pemahaman bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah—kesadaran bersama dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas harga dan konsumsi pangan juga sangat penting. (IKP/Ps)
