PILARSULTRA.COM – Rencana pembangunan Jembatan Muna–Konsel yang kini masuk daftar proyek strategis nasional Kementerian PUPR mulai mendapat sorotan dari warga Sulawesi Tenggara, khususnya mereka yang tinggal di Kabupaten Muna dan Konawe Selatan (Konsel).
Dari sejumlah wawancara yang dilakukan tim redaksi PilarSultra.com, sebagian warga justru menganggap jembatan ini lebih krusial dibanding Jembatan Buton–Muna. Alasannya? Jembatan ini langsung menghubungkan kawasan kepulauan ke daratan utama Sultra, khususnya ke Kota Kendari sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi provinsi.
“Kalau jembatan ini jadi, kita dari Raha ke Kendari tidak perlu lagi pakai kapal, bisa langsung lewat darat lewat Towea–Tolitoli. Itu sangat cepat dan efisien,” ujar Randi, warga Kecamatan Katobu, Muna beberapa waktu lalu.
Distribusi Ekonomi dan Harga Barang
Bagi para pedagang dan pelaku usaha kecil di Konsel dan Muna, jembatan ini berarti lebih dari sekadar infrastruktur; ia adalah jalur kehidupan ekonomi.
“Harga barang di Muna kadang mahal karena semua lewat kapal. Kalau ada jembatan ke daratan, logistik dari Kendari ke sini bisa lancar dan murah,” kata Nurhalima, warga di Desa Lagasa, Muna.
Warga menilai, akses jalan darat langsung ke Kendari akan mempercepat pengiriman sembako, BBM, material bangunan, bahkan distribusi hasil pertanian dan perikanan dari pulau ke kota.
Jembatan Kritis untuk Konektivitas Utara–Tenggara
Jembatan Muna–Konsel rencananya akan membentang sejauh 4 km, menghubungkan Tampo (Muna) ke Tolitoli (Konsel). Jika terbangun, jalur ini akan membuka akses darat langsung dari Kendar-Konseli ke Muna tanpa melalui jalur laut.
“Ini bukan soal gengsi antar-pulau, tapi soal efisiensi. Kendari sebagai pusat provinsi itu akses utamanya harus kuat ke daerah kepulauan seperti Muna,” kata La Ode Hari, tokoh pemuda Konsel.
Jembatan ini telah melalui tahap Studi Kelayakan (FS) dan kini dalam tahap desain dan penghitungan struktur. Kementerian PUPR menargetkan pembebasan lahan dan finalisasi DED dapat selesai dalam dua tahun ke depan, dengan pelaksanaan konstruksi bertahap mulai 2026.
Infrastruktur Bukan Sekadar Simbol
Pandangan warga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menyentuh kebutuhan langsung masyarakat. Jembatan Muna–Konsel dianggap sebagai solusi nyata untuk menurunkan biaya hidup, membuka akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat jalur logistik Sulawesi Tenggara dari pusat ke pinggiran.
“Kami harap pemerintah jangan tunda. Kalau Buton–Muna bisa, mestinya Muna–Konsel juga bisa lebih cepat. Ini bukan soal saingan, ini soal kebutuhan,” tutup Sumarni, warga Tolitoli, Konsel. (pan)
