PILARSULTRA.COM, Global— – Krisis politik melanda Madagaskar setelah Presiden Andry Rajoelina dilaporkan meninggalkan negaranya pada Senin (13/10/2025) malam waktu setempat. Keputusan itu diambil usai gelombang demonstrasi besar dan pemberontakan militer mengguncang ibu kota Antananarivo.
Kerusuhan dipicu oleh krisis air dan listrik yang berlangsung sejak akhir September, hingga berujung pada aksi unjuk rasa besar pada Sabtu (11/10/2025) sebagaimana dilaporkan Kompas.com. Aksi itu didominasi oleh generasi muda (Gen Z) yang menuntut Rajoelina dan jajaran menterinya mundur dari jabatan.
Presiden Kabur dan Sampaikan Pidato dari Tempat Aman
Dalam pidato yang diunggah ke akun resmi Facebook Kepresidenan, Rajoelina menjelaskan alasan dirinya meninggalkan negara.
“Saya terpaksa mencari tempat aman untuk melindungi hidup saya,” ujar Rajoelina, dikutip dari NPR.
Pidato tersebut awalnya direncanakan tayang di televisi nasional, namun siaran tertunda karena tentara berusaha mengambil alih gedung penyiaran negara.
Sejumlah laporan menyebut Rajoelina dievakuasi menggunakan pesawat militer Prancis, meski lokasi keberadaannya kini belum diketahui.
Parlemen Makzulkan Presiden
Situasi kian memanas setelah Parlemen Madagaskar secara resmi memakzulkan Rajoelina pada Selasa (14/10/2025). Pemungutan suara dilakukan hanya beberapa jam setelah Rajoelina menerbitkan dekrit pembubaran Majelis Nasional.
Dalam unggahan di platform X, Rajoelina menulis: “Saya memutuskan untuk membubarkan Majelis Nasional demi memulihkan ketertiban dan memperkuat demokrasi. Rakyat harus didengarkan kembali.”
Langkah itu dianggap tidak sah oleh oposisi dan memicu percepatan pemungutan suara pemakzulan.
Militer Klaim Ambil Alih Kekuasaan
Tanpa adanya pemimpin resmi, militer Madagaskar melalui unit elit CAPSAT (Personnel Administration and Technical and Administrative Services Corps) mengumumkan telah mengambil alih pemerintahan.
Mahkamah Konstitusi disebut menunjuk Kolonel Michael Randrianirina sebagai pemimpin sementara.
Randrianirina menegaskan militer akan membentuk pemerintahan transisi dan menggelar pemilu dalam dua tahun. Ia juga membekukan sejumlah lembaga utama negara, termasuk Senat, Mahkamah Konstitusi Tinggi, dan Komisi Pemilihan Umum Nasional Independen.
Meski begitu, ia membantah tudingan kudeta. “Militer hanya menjawab seruan rakyat. Madagaskarlah yang akan menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.
Latar Ketegangan Politik
Rajoelina, mantan DJ dan wali kota Antananarivo, pernah naik ke tampuk kekuasaan melalui kudeta pada 2009 sebelum terpilih kembali secara sah pada 2019.
Krisis terbaru ini menjadi ujian terbesar bagi demokrasi Madagaskar sejak transisi pemerintahan 2014, memperlihatkan kerapuhan hubungan antara elit politik dan militer di negara pulau itu. (bar)
