PILARSULTRA.COM, Kendari — Program hilirisasi sumber daya alam (SDA) di Sulawesi Tenggara dinilai belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua Komisi III DPRD Sultra, Sulaeha Sanusi, menegaskan hilirisasi harus berpihak pada rakyat lokal, bukan hanya menguntungkan investor pertambangan.
“Hilirisasi di Sultra menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jika hanya berorientasi pada produksi dan investasi, manfaatnya akan timpang dan menimbulkan ketidakadilan. Keberpihakan kepada masyarakat lokal adalah kunci,” tegas politisi PDIP itu saat menjadi narasumber dalam Simposium Seminar bertajuk “Tantangan Industri Ekstraktif di Tengah Krisis Ekologis: Jalan Tengah Hilirisasi untuk Kedaulatan Ekonomi, Komitmen Lingkungan, dan Tanggung Jawab Sosial” yang digelar DPD Gerakan Pemuda Marhaenis Sultra di Claro Hotel Kendari, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, industri hilirisasi yang dibangun di Sultra seharusnya tidak sekadar menjadi pusat pengolahan mineral, tetapi juga melahirkan ekosistem industri yang lebih luas. Misalnya dengan mengembangkan UMKM pendukung, menciptakan rantai pasok lokal, hingga menghadirkan program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja.
“Peran legislatif sangat strategis. DPR maupun DPRD Sultra dapat mendorong regulasi daerah yang menurunkan mandat kebijakan nasional agar sesuai kebutuhan lokal. Misalnya mewajibkan serapan tenaga kerja lokal minimal 70%, memberi insentif investasi ramah lingkungan, serta mengatur tata ruang yang melindungi hutan, pesisir, dan lahan produktif masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, melalui fungsi pengawasan, legislatif juga harus memastikan perusahaan tambang dan smelter menjalankan kewajiban reklamasi, tanggung jawab sosial, serta transparansi dalam pelaporan produksi dan kontribusi pajak.
“Tanpa regulasi yang berpihak dan pengawasan ketat, hilirisasi hanya akan jadi ladang keuntungan investor besar sambil meninggalkan kerusakan lingkungan. Sebaliknya, jika legislatif menjalankan perannya, hilirisasi bisa menjadi instrumen keadilan ekonomi, membuka lapangan kerja bagi rakyat lokal, serta menjaga keberlanjutan lingkungan Sultra,” pungkasnya. (dan/bar)
