PILARSULTRA.COM, Kendari – Sebanyak 50 desa di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih belum teraliri listrik PLN. PT PLN (Persero) menargetkan seluruh desa tersebut akan terjangkau jaringan listrik secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2027.
Rencana itu terungkap dalam kunjungan koordinasi Tim PLN yang dipimpin Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Provinsi Sultra, Joni AH Sitorus, ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Senin (11/8/2025). Pertemuan diterima langsung oleh Kepala Dinas ESDM Sultra, Ir. Andi Azis, M.Si, didampingi Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Muh. Ilyas.
Tahapan Eksekusi
Menurut Joni, dari 50 desa belum berlistrik tersebut, PLN akan mengeksekusi 15 desa pada 2025, 13 desa pada 2026, dan sisanya pada 2027. Tantangan utama adalah letak desa-desa tersebut yang berada di wilayah kepulauan, termasuk pulau-pulau padat penduduk.
“Pembangunan listrik akan menggunakan tiga skema: penarikan jaringan eksisting, pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) komunal, dan PLTS individual atau compact daya berbasis baterai,” jelas Joni.
Khusus tahun 2025, PLN akan memperluas jaringan ke 15 desa baru dan 3 desa lama. Dari total 18 desa tersebut, 3 desa akan dilayani lewat penarikan jaringan, 5 desa dengan PLTS komunal, dan 15 desa menggunakan PLTS compact daya individual berbasis baterai.
“Dalam hal percepatan desa-desa yang akan dibangun dengan PLTS Komunal, pemda dapat membantu melalui penyediaan pembangkit diesel. Jadi Pemda fokus ke penyediaan pembangkit hingga siap operasi sesuai standar PLN. Dan, kami (PLN) akan fokus pada pembangunan jaringan dari pusat pembangkit hingga ke rumah pelanggan,” katanya.
Selain itu pihak PLN berharap dalam pembangunan jaringan ini, pemerintah provinsi juga membantu soal perizinan terkait pelintasan hutan lindung, “agar pembangunan lebih cepat dan efektif, PLN fokus pada pembangunan jaringan dan Pemprov membantu di bidang perizinannya,” harap Joni AH Sitorus, Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Provinsi Sultra
Peran Pemda Diperlukan
PLN juga mencontohkan percepatan yang terjadi di Kabupaten Muna Barat, di mana pemerintah daerah telah menyiapkan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel). “Ini memudahkan proses masuknya listrik PLN, asalkan ada serah terima lahan dan pembangkit agar bisa distandarisasi,” ujar Joni.
PT PLN (Persero) berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah sebelum memulai pembangunan jaringan listrik menuju desa-desa. Dukungan tersebut terutama terkait membantu masyarakat tidak mampu dalam membayar biaya penyambungan listrik rumah tangga.
Pihak PLN, lanjut Joni, akan menggarap jaringan listrik ke sejumlah desa di wilayah Sulawesi Tenggara. Namun, agar program ini dapat berjalan optimal diperlukan sinergi antara PLN, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas ESDM Sultra, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Karena selain tantangan teknis, PLN menyoroti soal pembiayaan penyambungan listrik bagi warga, “Sebelum jaringan ke desa-desa digarap, kami berharap masyarakat calon pengguna listrik PLN sudah siap. Artinya, pemerintah provinsi dan pemkab sedapat mungkin membantu masyarakat tidak mampu dalam hal biaya penyambungan rumah tangga,” ujar Joni.
Ia menambahkan, pembangunan jaringan listrik pedesaan menjadi bagian dari komitmen PLN dalam pemerataan akses energi. Meski demikian, kesiapan masyarakat dalam hal administrasi dan biaya sambungan menjadi faktor penting keberhasilan program tersebut.
Dengan adanya dukungan pemda, Joni meyakini rasio elektrifikasi di Sulawesi Tenggara akan semakin meningkat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan warga.
Diketahui pendanaan proyek ini pada 2025 akan menggunakan skema APBN/ABT dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang dikelola PLN. PLN menekankan, progres harus sampai pada tahap masyarakat benar-benar menikmati listrik, bukan sekadar membangun jaringan. (bar)
