PILARSULTRA.COM, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini berlangsung pada Senin (25/8/2025), dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir, dengan menghadirkan perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Perum Bulog. Dari lingkup Pemprov Sultra, kegiatan diikuti di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra oleh Sekretaris Daerah Sultra, Kepala Biro Perekonomian, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bulog, Inspektorat, BPS, serta sejumlah OPD teknis terkait.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban pemerintah pusat.
“Masalah inflasi ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi tanggung jawab kolektif kita semua. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi lintas sektor harus terus diperkuat,” tegasnya.
Ia menyoroti pergerakan harga beras pada minggu ketiga Agustus 2025 yang mengalami kenaikan di 200 kabupaten/kota, meningkat dibanding minggu sebelumnya yang tercatat di 193 kabupaten/kota. Meski demikian, jumlah daerah dengan penurunan harga juga bertambah, dari 50 menjadi 54 kabupaten/kota.
Sekjen Kemendagri juga menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Berdasarkan data Bulog, sekitar 50 persen keberhasilan penyaluran SPHP ditentukan oleh kolaborasi pemerintah daerah. Ia meminta Pemda aktif memastikan operasi pasar menjangkau hingga desa atau kelurahan.
“Tolong pastikan operasi pasar atau SPHP ini bisa sampai ke desa atau kelurahan, tidak hanya sebatas di kecamatan,” imbau Tomsi.
Selain itu, ia mendorong agar Pemda dilibatkan sebagai penanggung jawab penyaluran SPHP di tingkat kecamatan. Menurutnya, hal ini penting mengingat keterbatasan personel Bulog di lapangan.
Berdasarkan laporan BPS, pada minggu ketiga Agustus 2025 tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 23 provinsi mengalami penurunan, sementara 1 provinsi relatif stabil. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain cabai merah, bawang merah, dan beras di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Adapun di luar Jawa dan Sumatera, inflasi dipicu cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah.
Mengakhiri arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kebersamaan semua pihak dalam menjaga stabilitas harga pangan.
“Kita harus terus berjuang sekeras-kerasnya. Teman-teman Bulog, jangan lelah, mari kita bersama-sama menjaga kestabilan harga untuk masyarakat,” pungkasnya. (IKP/Ps)
