PILARSULTRA.COM, Jakarta — Langkah mengejutkan datang dari Fraksi PDIP dan PKS di DPR RI. Dua partai yang selama ini kerap berseberangan justru kompak mengumumkan sikap tegas: menghapus tunjangan bagi anggota DPR RI.
Sikap ini muncul di tengah gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah, serta tuntutan keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan. Publik menilai, keputusan dua fraksi besar ini merupakan tamparan keras bagi citra DPR yang selama ini dikenal lebih sibuk mengurus fasilitas ketimbang kepentingan rakyat.
Fraksi PDIP menegaskan, sudah saatnya DPR berhenti menjadi simbol pemborosan. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menilai di tengah rakyat yang masih berjuang menghadapi harga kebutuhan pokok yang melambung, tidak pantas wakil rakyat menikmati tunjangan berlebihan.
“Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan,” tegas Said dilansir Haloyouth (30/8).
Ia menambahkan, Fraksi PDIP meminta penghentian tunjangan perumahan anggota DPR serta fasilitas lain yang di luar batas kepatutan. “Semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” pungkas Said.
Sementara itu, PKS bahkan lebih keras. Sekjen PKS Muhammad Kholid menyebut, tunjangan anggota DPR justru menggerus rasa keadilan sosial. Menurutnya, DPR hanya vokal soal penghematan anggaran di publik, namun diam seribu bahasa ketika fasilitas mereka dipersoalkan.
“Sikap PKS jelas: tiadakan tunjangan rumah dinas anggota DPR RI, segera sahkan RUU Perampasan Aset, dan aparat diharapkan mengedepankan persuasif dan humanis dalam menjaga ketertiban di masyarakat,” tegas Kholid melalui akun X resminya.
Namun sikap tegas PDIP dan PKS ini justru membuat fraksi lain tampak kikuk. PAN dan Nasdem yang sebelumnya sempat bikin gaduh dengan pernyataannya, hingga kini memilih menunda sikap. Publik menilai alasan itu tak lebih dari upaya mempertahankan privilese politik lama yang telah merusak citra parlemen.
Pengamat politik dari Pojok Demokrasi Rakyat, Adhiem Maliking, menilai jika PDIP dan PKS konsisten, bola panas sulit dihindari fraksi lain. “Jika ada fraksi yang menolak, konsekuensinya jelas: rakyat akan menilai mereka sebagai biang pemborosan uang negara,” ujarnya.
Tekanan publik pun semakin deras. Aktivis antikorupsi menuntut agar wacana penghapusan tunjangan segera diwujudkan dalam regulasi resmi. “Jangan cuma lip service. Kalau DPR serius, coret tunjangan itu dari APBN sekarang juga!” tegas Fahri, aktivis antikorupsi di Tangerang.
Kini semua mata tertuju pada pimpinan DPR dan Badan Anggaran. Publik menunggu: apakah elite Senayan berani mencoret fasilitas mewah yang selama ini jadi bancakan, atau memilih bersembunyi di balik alasan prosedural? Satu hal yang pasti, kesabaran rakyat sudah habis. (hy/ps)
