PILARSULTRA.COM, Jakarta – Pemerintah memastikan belum ada rencana menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pada tahun 2026. Selain itu, rekrutmen CPNS baru juga belum akan dibuka.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, mayoritas anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 diprioritaskan untuk program-program nasional.
“Untuk gaji (kenaikan gaji PNS 2026), kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Adapun sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyedot alokasi besar antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“MBG saja naik Rp330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar,” kata Sri Mulyani.
Dalam RAPBN 2026, belanja pemerintah pusat ditargetkan mencapai Rp3.136,5 triliun atau tumbuh 17,8 persen. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.498,3 triliun dan belanja non-K/L Rp1.638,2 triliun.
Sementara itu, alokasi transfer ke daerah (TKD) justru turun 24,8 persen menjadi Rp650 triliun. Menurut Sri Mulyani, langkah ini diambil untuk menyelaraskan kebijakan fiskal nasional sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah.
Terkait rekrutmen CPNS, Menkeu menegaskan pemerintah belum melakukan kajian lebih lanjut. “Ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan. Jadi untuk hal itu kita belum melakukan eksersis terutama untuk recruitment,” jelasnya.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah tetap akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) guna menghitung kebutuhan riil pegawai, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. (bar)