PILARSULTRA.COM, Jakarta — Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) Tingkat Nasional Ke-28 Tahun 2025. Perhelatan akbar keagamaan tingkat nasional ini dijadwalkan berlangsung Oktober 2025, dengan Kawasan Eks MTQ di Kota Kendari sebagai pusat kegiatan.
Untuk mematangkan persiapan, Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka melakukan audiensi dengan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, pada Kamis (17/7/2025) di Kantor Kemenag RI, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya konsultasi teknis langsung dengan Kementerian Agama sebagai instansi pengampu kegiatan STQH.
“Secara teknis harus ada konsultasi persiapan dengan Kemenag. Kita juga melakukan komunikasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan acara yang melibatkan seluruh provinsi di Indonesia,” jelas Gubernur Andi.
Gubernur juga menyampaikan bahwa persiapan infrastruktur dan koordinasi antar-instansi terus dikebut guna memastikan Sultra menjadi tuan rumah yang sukses dan membanggakan.
Usulan Pembangunan Embarkasi Haji di Sultra
Selain membahas STQH, Gubernur Andi Sumangerukka turut menyampaikan isu strategis terkait rencana pembangunan embarkasi haji di Sulawesi Tenggara.
Saat ini, jemaah haji asal Sultra masih harus berangkat melalui Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan, yang dinilai membebani jamaah secara finansial dan logistik.
“Kami lagi proses dan sedang dijalankan, karena syarat bandara harus berstatus internasional. Oleh karena itu, sejak awal perlu melibatkan otoritas teknis penyelenggara haji,” ujar Gubernur.
Ia berharap ke depan Sultra bisa memiliki embarkasi haji sendiri, sehingga jemaah lebih nyaman dan biaya perjalanan menjadi lebih efisien.
Penetapan Sultra sebagai tuan rumah STQH Nasional 2025 menjadi momentum strategis untuk memperkuat identitas keagamaan dan mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang. Sementara itu, aspirasi pembangunan embarkasi haji mencerminkan perhatian serius pemerintah daerah terhadap kenyamanan jemaah haji asal Bumi Anoa. (adminpim/ps)