PILARSULTRA.COM, Global — Presiden Dewan Eropa, António Costa, menyampaikan apresiasi atas kemajuan signifikan dalam perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Uni Eropa dan Indonesia, yang disebutnya sebagai “terobosan nyata” menuju penguatan hubungan strategis kedua belah pihak.
Hal itu disampaikan Costa saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Gedung Europa, Brussel, Belgia, Minggu (13/7).
“Bagi kami, Indonesia jelas merupakan salah satu mitra global yang paling penting, dan kami ingin meningkatkan serta memperkuat hubungan kita,” ujar Presiden Costa.
Kolaborasi Dua Kawasan Berpengaruh
Presiden Costa menekankan bahwa dengan total populasi gabungan lebih dari 700 juta jiwa, Indonesia dan Uni Eropa memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang seimbang dan saling menguntungkan.
“Indonesia adalah kekuatan utama dalam demokrasi terbesar di Asia Tenggara, pilar utama dalam ASEAN, dan negara dengan suara yang semakin berpengaruh dalam urusan global,” imbuhnya.
Menurut Costa, hubungan Uni Eropa dan Indonesia saat ini memasuki babak baru kemitraan yang lebih inklusif, didasarkan pada nilai-nilai bersama dalam demokrasi, multilateralisme, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Dukungan untuk Agenda Pembangunan Indonesia
Presiden Dewan Eropa juga menyatakan komitmen Uni Eropa untuk mendukung agenda pembangunan Presiden Prabowo, termasuk dalam hal:
- Pertumbuhan ekonomi nasional
- Pembukaan lapangan kerja bagi generasi muda
- Ketahanan pangan dan energi
“Perjanjian dagang kita akan memperdalam pertukaran kita dan membangun kemitraan strategis yang mencerminkan tujuan bersama kita,” ujar Costa menutup pertemuan.
Tentang CEPA Indonesia–Uni Eropa
CEPA adalah perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa yang mencakup: Perdagangan barang dan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual dan regulasi keberlanjutan dan lingkungan.
Perundingan CEPA telah berlangsung sejak 2016 dan kini memasuki tahapan kritis menuju kesepakatan akhir. Pemerintah Indonesia menargetkan perjanjian ini dapat diselesaikan di masa pemerintahan Presiden Prabowo sebagai bagian dari agenda diplomasi ekonomi nasional. (bar)
Dok. Istana Kepresidenan / Uni Eropa
