PILARSULTRA.COM, Kendari — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Rakor rutin mingguan tersebut berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemprov Sultra yang berpartisipasi dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra.
Dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, rakor kali ini dirangkaikan dengan pembahasan dua agenda nasional strategis, yakni evaluasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan percepatan Program Tiga Juta Rumah. Hadir sebagai narasumber sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, hingga Plt. Deputi II KSP Edy Priyono.
Sementara itu, jajaran Pemprov Sultra yang mengikuti kegiatan ini di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asisten II Setda, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kadis Perindag, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan instansi teknis seperti BPS, Bulog, dan Inspektorat.
Program Tiga Juta Rumah Butuh Dukungan Daerah
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PUPR, Imran, menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah. Imran menyebut delapan arahan strategis dalam SKB tiga menteri sebagai landasan implementasi di daerah, termasuk dukungan anggaran, penyusunan regulasi lokal seperti pembebasan BPHTB, hingga pengawasan kualitas rumah subsidi dan penegakan aturan tata ruang.
PKG Akan Masuk Sekolah Mulai Tahun Ajaran Baru
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pelaksanaan PKG mencakup siklus hidup masyarakat dari bayi hingga lansia. Mulai Juli 2025, PKG akan menyasar sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. “Kami butuh dukungan dari sektor pendidikan dan sosial untuk memastikan ketersediaan fasilitas dan tenaga pelaksana,” ujar Menkes.
Inflasi di Sultra Naik, Bombana Catat IPH Tertinggi di Luar Jawa-Sumatera
Kepala BPS Amalia Adininggar melaporkan bahwa 16 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) per minggu keempat Juni 2025, termasuk Sulawesi Tenggara yang mencatat kenaikan sebesar 1,43 persen.
Komoditas penyumbang terbesar inflasi di Sultra adalah beras, daging ayam ras, dan cabai merah. Kabupaten Bombana menempati posisi tertinggi untuk IPH di luar Jawa dan Sumatera dengan lonjakan 3,57 persen, diikuti Buton dengan 3,10 persen.
Kemendagri Soroti Minimnya Implementasi Langkah Konkret Inflasi
Sekjen Kemendagri Tomsi Thohir mengakhiri rakor dengan mengingatkan kembali pentingnya enam langkah konkret pengendalian inflasi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yakni: operasi pasar murah, sidak pasar, kerja sama daerah penghasil, gerakan menanam, realisasi BTT, serta subsidi transportasi dari APBD.
Namun, berdasarkan hasil evaluasi terakhir pada 30 Juni 2025, hanya 9 daerah yang sudah melaksanakan seluruh langkah tersebut secara lengkap. “Kalau tidak peduli harga naik, itu artinya tidak peduli dengan rakyat. Pemimpin harus bertanggung jawab,” tegas Tomsi.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kinerja aparatur daerah dalam menangani gejolak inflasi yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. (IKP/Ps)
