PILARSULTRA.COM, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) sebagai upaya membangun literasi media dan memperkuat ketahanan budaya masyarakat dalam menghadapi arus informasi digital.
Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, La Ode Fasikin (selaku Plh Sekda Prov. Sultra) saat mewakili Gubernur membuka kegiatan Sosialisasi GNBSM yang digelar di Swiss-Belhotel Kendari, Rabu (16/7/2025).
Kegiatan yang digagas oleh Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sultra ini dihadiri oleh unsur DPRD Sultra, pejabat LSF RI, kepala OPD lingkup Pemprov, akademisi, media, serta pegiat literasi media.
Budaya Tonton yang Sehat, Tanggung Jawab Bersama
Dalam sambutannya, La Ode Fasikin menyebut GNBSM sebagai langkah strategis dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilah dan memilih tontonan yang sesuai usia dan nilai budaya.
“Film bukan hanya hiburan, tetapi juga alat edukasi dan pembentukan karakter. Tanpa pengawasan yang bijak, film bisa berdampak negatif. Maka literasi menonton menjadi tanggung jawab bersama: individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi peran penting LSF sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, serta pentingnya pendekatan edukatif dan kolaboratif untuk melindungi masyarakat dari konten tidak layak konsumsi.
“GNBSM bukan semata urusan pusat. Ini tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah, orang tua, pendidik, komunitas kreatif, dan media. Ini sejalan dengan visi pembangunan Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” tambahnya.
Harapan Kolaborasi Berkelanjutan
Ketua Subkomisi Sosialisasi LSF RI, Titin Setiawati, berharap GNBSM dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat Sultra untuk aktif menyaring tontonan, terutama bagi anak dan remaja.
Sementara itu, Ketua KPID Sultra, Fadli Sardi, menyoroti kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan yang rawan terdampak media jika tanpa pengawasan dan literasi.
“P3 dan SPS harus ditegakkan. Tapi literasi media adalah kunci paling awal untuk perlindungan jangka panjang,” tegasnya.
Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran LSF RI, Satya Pratama, menambahkan bahwa GNBSM juga bertujuan menciptakan budaya menonton yang sehat dan bertanggung jawab di tengah gempuran digitalisasi konten.
Kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diharapkan menjadi pemantik program-program konkret di tingkat daerah dalam rangka membangun masyarakat yang cerdas, beretika, dan berbudaya dalam konsumsi media.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Sosialisasi GNBSM saya buka secara resmi. Semoga membawa manfaat nyata bagi kita semua,” tutup La Ode Fasikin. (IKP/Ps)
