PILARSULTRA.COM, Jakarta – Peringatan peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli kembali digelar oleh kader PDI Perjuangan (PDIP) pada Minggu pagi (27/7/2025), bertempat di kantor pusat DPP PDIP, Jalan Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat.
Kegiatan ini diawali dengan doa bersama untuk mengenang para korban Kudatuli, dan dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di berbagai titik di sekitar kantor partai, termasuk area depan, halaman, dan tempat-tempat di mana para korban gugur saat peristiwa kelam itu terjadi.
Dalam acara tersebut, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menyerukan agar peristiwa Kudatuli tidak dilupakan, serta meminta para anggota DPR RI dari fraksi PDIP untuk memperjuangkan nasib keluarga korban dan memastikan arsip sejarah peristiwa ini tidak hilang.
BACA JUGA
“Kader itu tidak boleh lupa dengan Kudatuli,” tegas Ribka dalam sambutannya mengutip Antara.
Ia juga mengingatkan kembali peran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjadi simbol perlawanan terhadap represi Orde Baru, menyusul adanya upaya penggulingan melalui skenario dualisme kepemimpinan partai.
“Bukan cuma Diponegoro 58. Di daerah-daerah pun terjadi perampasan kantor-kantor partai. Harusnya seluruh fraksi ingat akan hal ini,” imbuh Ribka.
Sejumlah tokoh DPP PDIP turut hadir dalam acara ini, antara lain: Bonnie Triyana, Sadarestuwati, Wiryanti Sukamdani, Ronny Talapessy, Deddy Yevri Sitorus, Yoseph Aryo Adhi Darmo (Wakil Sekjen DPP PDIP) dan Yuke Yurike (Wakil Bendahara Umum PDIP)
Mereka bersama-sama mengikuti prosesi tabur bunga yang dipimpin langsung oleh Ribka Tjiptaning.
Acara kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk penghormatan dan solidaritas terhadap para korban Kudatuli serta keluarga yang ditinggalkan.
Kudatuli, Luka Lama Demokrasi
Kudatuli atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli adalah peristiwa penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana massa yang mendukung Megawati Soekarnoputri bentrok dengan aparat dan kelompok pro status quo, menyusul pengambilalihan paksa kantor DPP PDI di masa Orde Baru.
Peristiwa ini menjadi titik balik munculnya gerakan pro-demokrasi yang lebih luas, dan hingga kini dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan politik.
