PILARSULTRA.COM, Kendari — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas nasional melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).
Kegiatan yang digelar secara virtual dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi dari kementerian/lembaga teknis, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kantor Staf Presiden (KSP). Pemerintah Provinsi Sultra mengikuti rakor dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi pada Senin.
Hadir mewakili Pemprov Sultra antara lain Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II Setda, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Bank Indonesia, Inspektorat, dan dinas teknis terkait.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menyoroti pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam mengendalikan harga komoditas strategis menjelang dan setelah hari besar keagamaan, serta dalam menyikapi tekanan ekonomi global. Ia juga mengingatkan agar seluruh kepala daerah mempercepat realisasi Program Prioritas Presiden, yang meliputi:
- Penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
- Pembangunan 3 juta rumah layak huni
- Penguatan koperasi berbasis rakyat melalui Koperasi Merah Putih
- Akselerasi program kesehatan dan pendidikan gratis
- Penerapan Program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat
“Ini program prioritas nasional dan wajib dilaksanakan. Kepala daerah yang tidak menunjukkan progres akan diminta pertanggungjawaban,” tegas Tomsi.
Isu inflasi juga menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Pemerintah pusat fokus menurunkan harga komoditas pangan strategis seperti beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit, yang menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa bulan terakhir.
Deputi BPS, Pudji Ismartini, dalam paparannya menunjukkan bahwa inflasi pada momen Idul Adha relatif lebih terkendali dibandingkan saat Ramadan dan Idul Fitri, meskipun beberapa komoditas seperti cabai tetap menjadi penyumbang utama inflasi. Ia juga mengungkapkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua Juni 2025 yang menunjukkan tren positif di sebagian besar provinsi.
“Dari 38 provinsi, 23 mengalami penurunan IPH, menunjukkan sinyal positif bagi pengendalian harga pangan secara nasional,” jelasnya.
Rakor ini menjadi momen penting bagi Pemprov Sultra untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat eksekusi program nasional di daerah, dan terus menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga yang efektif dan berkelanjutan. (mer)
