PILARSULTRA.COM, Kendari — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) tengah menjajaki peluang pendanaan pembangunan dari lembaga internasional asal Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA). Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar secara virtual pada Jumat malam (21/6/2025) di Aula Kantor Gubernur Sultra.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, dan dihadiri para asisten Sekda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, serta sejumlah kepala OPD terkait. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penjajakan kerja sama antara Pemprov Sultra dan JICA dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah Sulawesi Tenggara.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa pendanaan luar negeri dapat menjadi alternatif strategis untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek prioritas daerah, terutama dalam bidang konektivitas wilayah, pengelolaan air bersih, pengembangan kawasan pesisir, dan pemanfaatan energi terbarukan.
“Kita ingin menjalin kemitraan pembangunan yang strategis dengan lembaga internasional seperti JICA, yang selama ini dikenal konsisten mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sultra memiliki potensi besar, dan perlu didorong dengan investasi dan dukungan teknis dari mitra global,” ujar Hugua.
Wagub juga meminta seluruh OPD terkait untuk menyiapkan proposal program pembangunan yang terukur, realistis, dan berorientasi hasil, agar bisa diusulkan dalam mekanisme pendanaan internasional yang ditawarkan JICA.
Dalam rapat tersebut, dipaparkan pula beberapa program potensial yang akan ditawarkan ke JICA, antara lain proyek pengembangan jaringan jalan strategis provinsi, pembangunan sistem penyediaan air minum regional, serta penguatan kapasitas penanggulangan bencana berbasis komunitas di wilayah pesisir.
Kepala Bappeda Sultra dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyusun daftar proyek prioritas yang dapat dikategorikan sebagai feasible project untuk dibiayai melalui skema pinjaman lunak JICA. Ia juga menyebutkan bahwa Pemprov Sultra akan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mengikuti alur regulasi pendanaan luar negeri sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Penjajakan ini dinilai sebagai langkah progresif yang menunjukkan komitmen Pemprov Sultra dalam mencari sumber pembiayaan alternatif demi mempercepat pembangunan daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD dan transfer pusat.
Kerja sama dengan JICA diharapkan tidak hanya menghadirkan dana segar, tetapi juga membawa transfer pengetahuan, teknologi, dan standar pengelolaan proyek yang lebih efisien dan berkelanjutan.(mer)
