PILARSULTRA.COM, Global — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat mengecam keputusan Presiden Donald Trump yang memerintahkan serangan militer ke Iran tanpa persetujuan legislatif.
Pemimpin Fraksi Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menyebut tindakan Trump sebagai langkah sepihak yang tidak memiliki otorisasi kongres dan bisa membawa konsekuensi besar bagi keamanan kawasan maupun pasukan AS.
“Donald Trump tidak meminta otorisasi kongres untuk serangan tersebut. Dia akan bertanggung jawab penuh atas setiap konsekuensi yang merugikan,” kata Jeffries dalam pernyataan tertulis, mengutip Al Jazeera, Minggu (22/6).
Jeffries juga menyinggung janji Trump sebelumnya yang ingin membawa perdamaian ke Timur Tengah.
Expand article logo Lanjutkan membaca
“Dia gagal menepati janji itu. Risiko perang kini meningkat drastis, dan saya berdoa untuk keselamatan pasukan kita di wilayah tersebut yang kini dalam bahaya,” tambahnya.
Serangan terbaru AS ke fasilitas militer dan nuklir Iran memicu reaksi keras dari sejumlah legislator, termasuk dari Partai Demokrat dan Partai Republik.
Perwakilan Demokrat dari California, Norma Torres, menyebut Trump telah melanggar hukum dengan menyerang negara asing tanpa koordinasi dan persetujuan kongres, serta menempatkan rakyat Amerika dalam risiko.
“Donald Trump menyerang negara asing secara ilegal, membahayakan nyawa orang Amerika — pasukan kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dia mengabaikan Kongres dan Konstitusi,” ujar Torres.
“Rakyat Amerika akan dipaksa membayar harga atas kecerobohannya. Ini bukan kepemimpinan,” lanjutnya.
Dari kubu Partai Republik, Marjorie Taylor Greene, juga mengecam serangan Trump, serta menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas eskalasi kekerasan.
“Setiap kali Amerika berada di ambang kejayaan, kita terlibat dalam perang asing lainnya,” kata Greene.
“Tak akan ada bom yang jatuh ke rakyat Israel jika Netanyahu tidak menjatuhkan bom ke rakyat Iran terlebih dahulu. Israel adalah negara bersenjata nuklir. Ini bukan pertarungan kita. Perdamaian adalah jawabannya,” lanjutnya.
Dalam pemerintahan AS, anggota DPR dan senator merupakan bagian dari Kongres.
Sesuai konstitusi negara tersebut, presiden memerlukan persetujuan Kongres untuk melakukan aksi militer jangka panjang atau menyatakan perang, kecuali dalam situasi darurat atau ancaman langsung terhadap negara. (kumparan/ps)
