Rapat Paripurna DPRD Sultra: Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dalam Dewan Atas Ranperda APBD Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2025
PILARSULTRA.COM, Kendari — Fraksi Gerindra Indonesia Maju DPRD Sulawesi Tenggara menyampaikan lima hal krusial dalam pandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan Rapat Paripurna Nota Keuangan Ranperda RAPBD 2025 Sultra yang telah disampaikan Pj. Gubernur Sultra pada Senin malam 25 November 2024.
Fraksi Gerindra Indonesia Maju Sultra melalui juru bicaranya meminta penjelasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait lima hal terkait RAPBD 2025.
“Pertama, Dewan ingin membahas APBD secara maksimal disatu sisi, tapi disisi lain ada limitasi waktu yang sangat terbatas. Keadaan ini berpotensi APBD tidak berada dalam batas pembahasan yang maksimal dan berkualitas atau lebih sekedar memenuhi aspek formalitas semata. Terkait masalah tersebut, kami meminta penjelasan dari pemerintah,” katanya.
Selanjutnya dia meminta penjelasan tentang aspek sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
“Kedua, muatan dalam APBD tahun 2025 didalamnya telah menghimpun aspek sinergi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Terkait hal ini, Fraksi Gerindra Indonesia maju perlu mendapatkan jawaban sejauh mana sinergi atau sinkronisasi hal tersebut dilakukan dalam hal mendukung program prioritas nasional,” lanjutnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menekankan perlunya penataan dan efisiensi struktur organisasi organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ketiga. Reformasi organisasi perangkat daerah (OPD). Fraksi Gerindra Indonesia maju menekankan perlunya evaluasi terhadap struktur OPD agar lebih efisien dan efektif dan sesuai dengan tugas fungsi yang objektif. Hal ini bertujuan meningkatkan responsibilitas pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan dan layanan umum,” tekannya.
Di bidang pembangunan infrastruktur, Fraksi Gerindra mengungkapkan masih adanya ketimpangan akses infrastruktur dan layanan umum.
“Keempat. Pemerataan pembangunan. Fokus utama adalah memastikan pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke pedesaan. Fraksi Gerindra Indonesia maju menginginkan agar Rancangan APBD tahun 2025 dapat mengatasi ketimpangan wilayah di Sulawesi Tenggara, hingga setiap daerah memiliki akses yang setara terhadap fasilitas dan layanan umum,” ungkapnya.
Masalah efisiensi anggaran, Fraksi Grindra mengingatkan agar anggaran disusun dengan prioritas yang jelas mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya berfokus pada belanja internal pemerintah.
“Hal ini bertujuan agar mandaat APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Tenggara dengan menyeluruh. Pandangan ini mencerminkan komitmen fraksi Partai Gerindra untuk mendukung pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.
Diketahui Rapat Paripurna DPRD Sutra dibuka oleh Ketua DPRD Sultra Laode Tariala dan dihadiri anggota DPRD serta Kepala OPD Prov Sultra mulai pukul 16.30 dan ditutup pukul 17.30 Wita. Rapat tersebut dlanjutkan mulai pukul 20.00 Wita guna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sutra dan Jawaban Gubernur atas pandangan Umum Fraksi, (bar)
