“Pendekatan multi-stakeholder yang dilakukan dalam platform EITI, disambut antusias oleh masyarakat karena menjadi forum untuk mendiskusikan tantangan dan menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pemerintah. Melalui pertemuan reguler, masyarakat mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perusahaan tambang, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan sosial,” ujar Ridwan Botji.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tertarik untuk membuat forum EITI di level daerah. Sehingga menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan kesenjangan transparansi di level pemerintah daerah dan warga, serta memediasi konflik antara perusahaan dan masyarakat.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menyampaikan, dalam memperkuat partisipasi dan kolaborasi di antara stakeholders, EITI Indonesia berencana untuk memformalkan pendirian sekretariat nasional EITI Indonesia. Serta mempercepat persiapan untuk validasi EITI selanjutnya, dan pendanaan berkelanjutan untuk operasional EITI.
Selain itu, dalam implementasi EITI, EITI Indonesia berencana untuk memitigasi risiko dalam pengarusutamaan EITI, mendorong keterbukaan kontrak dengan memperkuat peran dan keterlibatan Kementerian Keuangan, dan membuat EITI Data portal berdasarkan konsultansi dengan user.
Perwakilan dari perusahaan, Vice President Tax PT Freeport Indonesia Mukhlis Murtadlo Ishak dalam sesi diskusinya menyampaikan bagaimana data digunakan untuk pemberantasan korupsi di sektor ekstraktif dengan menggunakan pendekatan multi-stakeholder.
“Kami memahami bahwa ekstraksi di sektor migas dan pertambangan berpotensi adanya risiko korupsi yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. Sebagai perusahaan pelapor EITI, kami (Freeport Indonesia) mendukung jalannya EITI Indonesia dan mematuhi kewajiban dalam pelaporan data untuk EITI,” ujar Mukhlis.
Koordinator Nasional PWYP Indonesia Aryanto Nugroho, yang menjadi salah satu pembicara dalam konferensi berbagi tentang bagaimana data EITI dapat digunakan untuk mendorong rantai pasok mineral yang berkelanjutan, dari formalisasi artisanal and small scale mining (ASM) hingga pengawasan pendapatan dan kepemilikan operasi pertambangan yang lebih besar.
Dalam diskusi ini, Aryanto mengangkat tentang standards dan due diligence untuk perdagangan komoditas pertambangan yang bertanggung jawab, dan pentingnya traceability dalam membangun transparansi rantai pasok (supply chain) untuk meminimalisir adanya korupsi di sepanjang rantai pasok.
Pada hari terakhir Konferensi EITI menetapkan anggota Dewan EITI Internasional yang baru. Koordinator Sekretariat EITI Indonesia, Agus Cahyono Adi terpilih sebagai anggota alternate Dewan EITI untuk periode 2023-2026. Dalam sambutannya, Agus Cahyono Adi menegaskan kembali bahwa implementasi transparansi industri ekstraktif di Indonesia bukan hanya memperbaiki tata kelola, lebih jauh dapat meningkatkan investasi dan kemakmuran negara. (desdmsultra.id/bar)
