“Pemprov Sultra mengalokasikan anggaran rutilahu untuk seluruh kabupaten dan kota, masing-masing sebanyak 50 rumah. Penanggung jawab program ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan, dan Pertanahan,” ujarnya.
Selain itu, mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas perpustakaan dan ruang baca di Fakultas Hukum Universitas Halu Uleo, peningkatan kualitas ruang kelas SMA/SMK di seluruh kabupaten/kota, serta memberikan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di seluruh universitas negeri di provinsi tersebut.
“Ini komitmen pemerintah pada bidang hak rakyat atas hak pendidikan dan kebudayaan,” kata Pj Gubernur.
Selanjutnya, pada bidang kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, pemerintah setempat juga akan memberikan bantuan peningkatan Puskesmas di seluruh kabupaten/kota, pelatihan ketenagakerjaan dan mediasi kasus ketenagakerjaan, serta sinkronisasi data peserta bantuan BPJS Ketenagakerjaan.
“Pada bidang hak atas kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, kami memberikan tambahan anggaran untuk perbaikan jalan rusak berat di Kabupaten Konawe Utara, Muna Induk, Buton Utara, dan Kolaka Utara. Kami juga akan melakukan perbaikan irigasi dan pengelolaan sampah di seluruh kabupaten dan kota,” kaya Andap.
Andap menambahkan Pemprov Sultra mengintegrasikan seluruh masukan dari pandangan fraksi-fraksi, serta arahan Presiden dan Mendagri. Dia juga mengapresiasi kerja sama DPRD Provinsi Sultra dalam pembahasan Raperda, karena kedua pihak saling memahami dan menguatkan dalam memperjuangkan kemakmuran masyarakat.
Pj Gubernur mengaku bahwa pada Jumat, 29 September 2023, pihaknya mengundang para bupati dan wali kota untuk menyempurnakan Raperda.
“Ini bentuk komitmen saya terhadap masukan fraksi-fraksi, yang menghendaki distribusi belanja daerah memperhitungkan aspek pemerataan secara proporsional di 17 kabupaten dan kota di Sultra,” kata Andap. (Ant/bar)
